HARIANRIAU.CO - Dinilai lalai dan pin plan dalam menyelesaikan masalah terkait penghapusan tenaga honorer tahun 2023 sehingga berujung tak ada pegawai honorer yang terdaftar sampai saat ini di Provinsi Riau untuk dicarikan solusi.
Hal inilun membuat Ketua Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) Inhil, Subari SH merasa kecewa terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) inhil yang dianggap plin plan dan tidak mau tahu dengan tenaga honorer di lingkungan inhil.
Sebelumnya beberapa waktu lalu mengutip di koran Riau Pos kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Alam (BKPSDM) Inhil, H Fauzar menyatakan bahwa beliau tidak ada anak honor di pemkab inhil " Setahu saya, tak ada pegawai honorer yang terdaftar sampai saat ini, lagi pula kita tidak ada melakukan perekrutan menurut pak Fauzar " memalui media tersebut.
Hal itu langsung ditanggapi serius pengurus FHK2I Inhil yang mana langsung berkonfirmasi ke ke ketua komisi 1 DPRD Inhil melalui pesan what shap dan dijawab langsung oleh Razali fraksi Golkat bahwa menyangkut berita tersebut, beliau angkat tangan dan tidak bisa memberikan keterangan namun sebelumnya komisi 1 DPRD Inhil telah melakukan kunjungan kerja di provinsi jambi di dinas pemadam kebakanndan, satpol pp jambi beliau menjelaskan bahwa dijambi masing-masing OPD yang mengusulkan data honorer ke pusat.
" Inilah lucu dan rancu kalo OPD yang mengusulkan lantas apa fungsi BKPSDM, sementara untuk inhil opd tetap menunggu perintah dari BKPSDM untuk mendata, berita ini juga saya kirim ke bupati inhil tapi hasilnya nihil tidak ada respon sama sekali" sesalnya.
Masih Subari mengaku entah apa yang menjadi alasan pihak BKPSDM tidak memasukkan tenaga honorer dilingkungan Inhil sementara dari belum lama ini melakukan RDP dengan komisi I.
" DPRD dan BKPSDM Inhil hadir dimana kami semua nanyakan bahwa apakah ada diusulkab dalam setiap pertemuan dengan Menpan RB, jawab beliau ada dan susah dilaporkan namun kebijakan tergantung pusat, okelah kami terima tapi sampai tidak realisasi sama sekali, malah laporan pendataan tenaga honorer nihil kan lucu" ujar Bari panggilan akrabnya
Sambung Bari mengatakan tahun 2017 lalu di RDP diakui bahwa adanya tenaga honorer dilngkungan Oemkab Inhil bahkan ditahun 2018 pihaknya di undang ke rumah kediaman bupati dalam rangka hari PGRI disitu pihaknya juga menyerahkan data tenaga honorer yang di terima langsung Bupati dari BKPSDM.
" Pada saat itu Pak Bupati meminta kami bersabar dan mesupport tenaga honorer dalam melaksanakn tugasnya dengan harapan dikemudian hari ada kabar baik tenaga honorer" ucapnya
" Hari ini kami melihat berita disalah satu media bahwa tenaga honorer dilingkup inhil dianggap nihil, jadi disuport waktu itu apa namanya ? Kertas kosong? Atau sekedar data bodong ? Maka kami mempertanyakan kenapa bisa data Honorer Inhil nihil selama ini pihak BKPSDM sebagai perpanjangan tangan pemkab, apakah tutup mata atas rekrut tenaga honorer diOPD dan data yang kami terima melalui bkpsdm itu sudah keluarnya uu asn no.5 tahun 2014, kami terima tahun 2017 " sebutnya lagi.
Subsri juga mengeluhkan pemkab inhil tidak memiliki dasar untuk mendata tenaga honorer dilingkungannya lantas dasar apa yang dipakai kabupaten lain dalam mendata anak honorer dilingkungan pemkabnya
" Kami mohon bersikaplah bijak pihak BKPSDM, jangan diam membisu tanpa ada keterangan dan solusi " Harapnya. rilis